Kamis, 22 September 2011

MENGUATNYA PERAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

MENGUATNYA PERAN NEGARA DALAM KEHIDUPAN MAYARAKAT

I.       Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa Pemerintahan      Orde Baru
Kehidupan Masyarakat Indonesia Masa Pemerintahan Orde Baru
Orde baru lahir sebagai upaya untuk :


§Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.
§Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.
§Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
§Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.


a. Bidang Politik
§Merintis stabilitas politik nasional (1996-1997)

                   Pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret 1996 menjadi TAP MPRS No. IX/MPRS/1966
                   Pelaksanaan sidang MPRS tanggal 5 Juli 1966 yang menghasilkan TAP MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilu
                   Keluarnya TAP MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang pambentukan Kabinet Ampera
                   TAP MPRS No. XII/MPRS/1968 tentang pemberian otonomi luas kepada daerah
                   Keluarnya TAP MPRS tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan
                   Keluarnya Resolusi MPRS No. III/MPRS/1966 tentang penerapan sistem pendidikan Pancasila
                   Peninjauan kembali oleh MPRS terhadap ketetapan-ketetapan MPRS sebelum tahun 1965.

§Melaksanakan Konsolidasi (sejak tahun1968)

Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Menghadapi pemilu tanggal 23 Mei 1970, telah ditetapkan organisasi-organisasi yang dapat mengikuti pemilu. Ada 9 partai politik yang berhak mengikuti pemilu, yaitu :
1. IPKI           4. Partai Khatolik       7. PNI
2. Perkindo    5. Murba              8. PI. Perti
3. Parmusi     6. NU                          9. PSII
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :

                   Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
                   Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
                   Golongan Karya (Golkar)

PDI       GOLKAR         PPP
§Menata Hubungan Luar Negeri

                     Masuknya Kembali Indonesia Menjadi Anggota PBB
                     Membekukan Hubungan Diplomatik dengan Republik Rakyak Cina (RRC)
                     Penghentian Politik Konfrontasi dengan Malaysia
                     Berperan dalam pembentukan ASEAN
                     Pemulihan hubungan dengan Singapura

                          Bidang Ekonomi,Sosial dan Budaya
§   Membentuk pola dasar pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bertumpu pada Trilogi Pembangunan

Pemerintah menyusun pola umum pembangunan jangka  waktu meliputi ku 25-30 tahun. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Sesuai jangka waktu itu, maka setiap tahap disebut Pembangunan Lima Tahun atau Pelita

Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.
Tujuan      : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan                  sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi                              pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran   : Pangan, Sandang, Perbaikan                                      prasarana, perumahan rakyat, perluasan                              lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
Titik Berat : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan                  tujuan untuk mengejar keterbelakangan                               ekonomi melalui proses pembaharuan bidang                 pertanian, sebab mayoritas penduduk Indonesia                     hidup dari hasil pertanian


Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974  hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:


                  Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
                  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
                  Pemerataan pembagian pendapatan
                  Pemerataan kesempatan kerja
                  Pemerataan kesempatan berusaha
                  Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
                  Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
                  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.



Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.


Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.



Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.




§Indonesia memiliki ekonomi berbasis pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting dan dominan

§Besarnya proyek-proyek pembangunan ng dibiayai melalui bantuan asing, seperti : IMF, World Bank, CGI, IDA, dan ADB

                              Dampak Kuatnya Peran Negara Masa Pemerintahan Orde Baru
§Dimensi Politik

Dampak Positif :

1.      Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.
2.      Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
3.      Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.


Dampak Negatif :

1.      Orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis
2.      Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
3.      Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.
4.      Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.


5.      Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
6.      Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.
7.      Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri
8.      Hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.




§Dimensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dampak Positif :

1.      Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap     program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkrit.
2.      Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras        terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan          beras sendiri (swasembada beras).
3.      Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan   perbaikan kesejahteraan rakyat.
4.      Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi    pendidikan dasar yang semakin meningkat.



Dampak Negatif :

1.      Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan   sumber daya alam
2.      Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan        pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa    semakin tajam.
3.      Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi    sosial)
4.      Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
5.      Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat    dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat,   pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

6.      Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi,         dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.
7.      Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara           fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.
8.      Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya    kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan    Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut           menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional    Indonesia menjelang akhir tahun 1997.



II.    Proses Pertumbuhan dan    Mobilitas Penduduk     Indonesia

A. Dinamika Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Sejak berkuasanya orde baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan jumlah kelahiran melalui program keluarga Berencana (KB).
Tujuan utama adalah mengatur jumlah penduduk dan kualitasnya, sehingga kemakmuran meningkat. Untuk itu, KB yang dilakukan adalah fertility control, yaitu pengendalian kesuburan melalui beberapa tahapan tertentu. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi tingkat kematian.



Sejak program KB dilaksanakan, telah terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang terutama disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran. Penurunan laju pertumbugan ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas sumber Daya manusia yang antara lain tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan gizi serta pendidikan masyarakat. Hal ini ditandai dari :

Usia harapan hidup meningkat
Angka kematian bayi menurun
Angka buta huruf pada penduduk dewasa menurun
Akan tetapi masalah SDM yang dihadapi bangIndonesia adalah beban hidup jumlah beban penduduk yan besar. Julah penduduk indonesia menempati urutan ke empat didunia seteh China, India dan AS.
Apabila dibandingkan dengan negara di ASEAN, kualitas SDM di indonesia masih sangat tertinggal. Terlihat dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia yang mencangkup angka harapan hidup, angka melek hidup, angka pertisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita.
B. Mobilitas Penduduk Indonesia

Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang berkaitan masalah mobilitas dan persebaran penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan kepadatan penduduk yang terus meningkat, yang justru terjadi di tempat yang telah padat penduduknya, terutama puau Jawa. Dan daerah perkotaan.
Tidak meratanya persebaran penduduk dan kurang terarahnya mobilitas penduduk terkait erat dengan ketidakseimbangan persebaran sumber daya dan hasil pembangunan. Terkit dengan masalah ini, salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan melaksanakan program trasmigrasi.



Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Suawesi.
Dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (sebelumnya UU Nomor 3 Tahun 1972)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Sebelumnya PP Nomor 42 Tahun 1973), ditambah beberapa Keppes dan Inpres pendukung.
Transmigrasi menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1972 berhubugan dengan :

Pemindahan atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang masih wilayah indonesia.
Perpindahan penduduk ke daerah transmigrasi yang dilakuka secara sukarela dan diatur oleh pemerintah.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar