Organisasi militer dan semimiliter bentukan Jepang

Organisasi militer bentukan Jepang: 1. Heiho Heiho merupakan organisasi militer resmi yang dibentuk pada bulan April 1945. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 18 – 25 tahun. Heiho  merupakan barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari ketentaraan Jepang. Heiho dijadikan sebagai tenaga kasar yang dibutuhkan dalam peperangan misalnya memindahkan senjata dan peluru dari gudang ke atas truk, serta pemeliharaan senjata lain-lain.

model pemerintahan militer pendudukan Jepang d Indonesia

Kebijakan Jepang dalam bidang politik dan pemerintahan
Pendudukan Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah.
a. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-25 (Tentara Keduapuluhlima), wilayah kekuasaannya meliputi Sumatra dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi.
b. Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 (Tentara Keenambelas), wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
c. Pemerintahan Militer Angkatan Laut II (Armada Selatan Kedua), wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar.

Sarekat Islam

Awalnya Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh H. Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah kooperasi, dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI masih terbatas, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Oleh karena itu agar memiliki anggota lebih banyak dan luas ruang lin gkupnya, maka pada tanggal 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI (Sarekat Islam).

Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Peranan Pers dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Akhir abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20, dinamika pers dalam batas persuratkabaran di Indonesia semakin meningkat. Tidak sedikit pribumi Indonesia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat sejak kebangkitan nasionalisme, maka pers sebagai medium komunikasi juga mewarnai perjuangan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan karakteristik tersendiri, lahirlah pers nasional atau pers pergerakan. Menurut Syamsul Basri bahwa pers dan wartawan dengan tulisan dan sepak terjangnya waktu itu, berusaha menggalang dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bercita-cita memerdekakan Indonesia dari penjajah.¹⁾

M. Tabrani, seorang wartawan dan tokoh pergerakan,

Budi Utomo

Pada tahun 1907 Dr. Wahidin seorang tokoh cendikiawan yang merasa bertanggung jawab atas kebodohan dan keterbelakangan bangsanya melakukan kunjungan ke sekolah STOVIA (salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan priyayi rendah Jawa). Siswa di sana sangat bersemangat dan memberikan tanggapan yang baik atas kedatangan Dr. Wahidin. Bersama beberapa siswa STOVIA seperti Soetomo dan Goenawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin mengadakan perjalanan keliling Pulau Jawa untuk menghimpun dana pendidikan. Usaha yang dilakukan oleh Dr. Wahidin itu mendapat simpati yang besar dari semua kalangan. Mereka yang kebetulan memiliki uang dengan sukarela memberikan sumbangannya. Setelah diadakan rapat-rapat untuk membicarakan lebih jauh rencana mereka, pada tanggal 20 Mei 1908 bertempat di jalan Abdulrahman Saleh 26 Jakarta terbentuklah suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo, yang diketuai oleh Soetomo. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota.

KEHIDUPAN POLITIK EKONOMI PADA MASA LIBERAL DI INDONESIA

Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
1. Demokrasi liberal di masa Orla
Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering
disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950.

KEHIDUPAN POLITIK EKONOMI PADA MASA LIBERAL DI INDONESIA

Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
1. Demokrasi liberal di masa Orla
Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering
disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950.